Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di sektor publik menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung dan mewujudkan kesuksesan program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi pembukaan Seminar Nasional Pengadaan “RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Ekosistem PBJ Berintegritas Dukung Asta Cita” yang digelar pada Rabu (4/12) di Gedung LKPP.
Hendi, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa aktivitas pengadaan yang berintegritas dan inovatif menjadi pondasi utama bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Implementasi ini selaras dengan visi Asta Cita yang dicanangkan pemerintah untuk periode 2025-2029. Lima fokus utama LKPP dalam mendukung Asta Cita adalah mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta menciptakan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan cepat.
“Maka kegiatan hari ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk semakin meneguhkan komitmen mendukung pemerintahan Bapak Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita,” ujar Hendi.
Hendi juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023. Survei tersebut menunjukkan bahwa hampir 90% kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang/jasa. Ia menegaskan pentingnya dukungan semua pihak dalam penguatan PBJ melalui transformasi digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar risiko korupsi dapat diminimalisasi.
“Tentu ini harus menjadi perhatian kita, apalagi mengingat Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Maka membangun sistem PBJ yang berintegritas harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, LKPP juga meluncurkan Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Program ini bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mendukung pemberantasan korupsi, sesuai dengan agenda Asta Cita periode 2025-2029..
Seminar nasional ini diikuti oleh perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Para peserta mendapatkan pemaparan dari sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya, seperti Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Hermawan, serta praktisi anti-korupsi Amien Sunaryadi.
Turut hadir pembicara dari lembaga lain seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diwakili oleh Nisa Rizkiah, Kepala Badan Pelayanan PBJ DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin, dan Kepala Biro PBJ dan Perekonomian Provinsi Bali Ketut Adiarsa yang juga memberikan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang berintegritas. (Des)
