Pastikan Pengadaan Kredibel, LKPP Dorong Penguatan UMKK dan Mitigasi Risiko Pengadaan
10 Oktober 2024 Pukul 18:00
|
Des

Lombok – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKK) memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKK menjadi tulang punggung ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta dalam giat Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pemberdayaan UMKK Serta Mitigasi Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Apalagi sekarang tantangan global (imbas) perang di Ukraina dan Rusia juga di Timur Tengah, kita belajar dari krisis moneter global tahun 2008, yang menyelamatkan ekonomi kita adalah UMKK. Jadi UMKK itu pahlawan bangsa kita, makanya presiden sangat konsen untuk belanja PDN dan UMKK,” kata Setya dalam sambutannya pada Kamis (10/10) di Lombok.

Setya juga memberikan arahan tegas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pentingnya menjaga integritas dan tidak mudah terpengaruh oleh intervensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Pentingnya para pimpinan daerah, gubernur, wali kota, bupati, punya Pokja. Tolong dirubah, baca aturannya kalau ga lulus ya gugurin, jangan takut dilaporkan LSM atau diperiksa Inspektorat,” tegasnya.

Turut hadir mewakili PJ Gubernur NTB, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB Roni Yuhaeri mengapresiasi setinggi-tingginya kepada LKPP dalam upayanya mendorong peningkatan PDN, pemberdayaan UMKK dan mitigasi risiko pengadaan di pemerintah daerah khususnya wilayah Provinsi NTB.

Lebih lanjut, Roni menyampaikan berdasarkan data LKPP, total perencanaan dan pelaksanaan PDN di Provinsi NTB, yakni, perencanaan PDN pada tahun 2024 per Oktober ini adalah sekitar 1,48T dan pelaksanaannya sudah sampai 52% atau sebesar 0,77T.  

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah, pihaknya berharap dengan giat yang dihadiri oleh 265 perwakilan OPD wilayah Provinsi NTB ini dapat mendorong peningkatan UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik dan juga pencegahan terkait mitigasi risiko.

“Pertumbuhan produk lokal kita sangat signifikan masuk Katalog Elektronik, dilihat yang awalnya cuma dua sampai tiga, sekarang sudah ada puluhan, targetnya dengan sosialisasi ini juga akan terus bertambah dari penyedia dan untuk pencegahan mitigasi risiko,” tutup Roni. (Des)