Jakarta – Sebagai upaya dalam memberikan wadah bagi para pelaku usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) untuk naik kelas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Forum Komunikasi Pelaku Usaha “Business Opportunity Forum: Towards Next Level” pada Rabu (2/10). Gelaran tersebut juga merupakan wujud komitmen nyata LKPP dalam meningkatkan peluang dan partisipasi pelaku usaha di Indonesia, serta mewujudkan iklim usaha PBJP yang kompetitif dan berkelanjutan.
Membuka kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan melalui giat ini, LKPP berupaya mendorong para pelaku usaha yang terlibat dalam pengadaan untuk dapat meningkatkan daya saingnya, sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah yang semakin kompleks.
Sarah juga mengatakan bahwa dalam forum tersebut, LKPP memberikan wadah kepada para pelaku usaha untuk berbagi pengalaman sekaligus informasi terkait pelaksanaan pengadaan nasional, pengadaan berkelanjutan, dan pengadaan internasional.
“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah turut dipengaruhi oleh lingkungan strategis dan tren global saat ini yang mengarah kepada keberlanjutan. Untuk itu, upaya business-as-usual perlu beralih agar dapat sesuai dengan kebutuhan persaingan global yang mengarah kepada ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular sebagai model ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai dengan prinsip 9R (Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover) yang dapat didukung oleh diantaranya pengadaan berkelanjutan,” kata Sarah.
Lebih lanjut Sarah mengungkapkan bahwa saat ini banyak berkembang bisnis berkelanjutan seperti industri pengolahan limbah, energi terbarukan, inovasi produk yang memanfaatkan bahan daur ulang, digitalisasi dan teknologi hijau, dan lainnya. Perkembangan bisnis ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang perlu dijawab oleh pelaku usaha termasuk memberikan peranan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui strategi dan kebijakan yang tepat.
Sejalan dengan itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih mengatakan bahwa, Indonesia berkomitmen dalam pelaksanaan agenda tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Dalam era globalisasi, peluang untuk mengikuti pengadaan internasional semakin meningkat. Kerjasama internasional dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, khususnya terkait pengadaan berkelanjutan dimana banyak negara telah mengadopsi standar dan regulasi internasional yang mendorong praktik berkelanjutan,” jelas Dwi.
Turut mendukung pelaku usaha nasional untuk ikut serta dalam pengadaan internasional, Procurement Specialist The World Bank Angelia Budi Nurwihapsari mengatakan bahwa untuk ikut serta dalam pengadaan internasional, para pelaku usaha harus mampu melakukan identifikasi dan analisa pasar (market analysis) untuk meningkatkan peluang usaha di antaranya pada sektor energi dan sektor urban.
“Mengapa harus ikut pengadaan internasional di proyek-proyek Bank Dunia? Karena kesempatan itu terbuka secara luas dengan kesempatannya yang sangat besar. Ini merupakan dapat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha untuk dapat memperluas jangkauan usahanya di luar negeri,” ungkap Angelia.
Dihadiri oleh para pelaku usaha di sektor konstruksi yang berpengalaman pada pengadaan internasional, dan/atau berkelanjutan, asosiasi pelaku usaha, Kementerian/Lembaga, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan Mitra Pembangunan, giat ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya mencapai peningkatan kapasitas pelaku usaha serta memperluas jangkauan pasar. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, juga diharapkan dapat menggerakan ekonomi lokal dan nasional, membuka lapangan kerja, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. (nit)
