27 Juni 2024
Pekalongan – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK). Hal ini untuk mendukung target pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mewajibkan penggu...
25 Juni 2024
Jakarta – Dalam rangka memperkuat kedudukan dan kompetensi Pemberi Keterangan Ahli (PKA) dalam memberikan keterangan ahli yang valid serta terukur, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar giat seleksi tahap roleplay bagi calon PKA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tahun 2024 dengan tema “Menakar Kedudukan, Pera...
20 Juni 2024
SIARAN PERSNOMOR: 15/SP-Ses.3/06/2024Bangun Negeri dengan Transparansi dan Akuntabilitas Lewat RUU PBJ PublikJakarta – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional. PBJP yang transparan, akuntabel, dan efisien akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyara...
14 Juni 2024
Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima audiensi dari Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Gedung LKPP pada Jumat (14/6). Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, Biro PBJ Provinsi NTT bermaksud meminta dukungan Kelembagaan dan ...
Era Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Katalog Elektronik V6
Pastikan Kesiapan Sarana Prasarana Tahun 2025, Pimpinan Tinggi LKPP Lakukan Tur Gedung
LKPP dan KemenPANRB Bahas Isu Strategis Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa
LKPP Pastikan eKatalog V6 Siap Digunakan 1 Januari 2025